LABUHA – Polemik lahan di wilayah Pulau Obi memicu reaksi dari sejumlah organisasi kepemudaan di Halmahera Selatan. Gabungan organisasi yang menamakan diri Front Marhaenisme Halmahera Selatan menggelar aksi terbuka dengan mendesak aparat penegak hukum segera menindak oknum yang diduga menjadi provokator konflik lahan di wilayah tersebut.
Front Marhaenisme terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).
Dalam aksi yang diwarnai orasi dan pembentangan spanduk tuntutan itu, massa menyoroti potensi konflik sosial yang dinilai mulai memanas akibat polemik lahan di Desa Soligi dan Kawasi.
Ketua Bidang DPP GMNI, Sumitro H. Komdan, menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mencoba memecah belah masyarakat demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Sementara itu, Ketua GMNI Halmahera Selatan, Hasbin Umsohi, dalam orasinya meminta aparat kepolisian segera memanggil pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat namun dinilai justru memperkeruh situasi.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengambil langkah konkret. Panggil pihak-pihak terkait, yakni Arifin Saroa dan Alimusu La Damili, untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait status kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tegas Hasbin.
Front Marhaenisme juga menilai sikap pemerintah daerah sejauh ini masih terkesan pasif dan belum menunjukkan upaya nyata untuk memediasi persoalan tersebut secara terbuka.
Menurut mereka, transparansi sangat penting agar isu lahan tidak dimanfaatkan sebagai alat provokasi yang dapat menyesatkan opini publik.
Selain mendesak aparat dan pemerintah daerah, massa aksi juga mengimbau masyarakat di wilayah Obi agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Mereka menilai stabilitas sosial dan persatuan masyarakat sangat penting untuk menjaga iklim investasi sekaligus keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal.
Melalui aksi tersebut, Front Marhaenisme berharap aparat kepolisian dan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif agar polemik lahan tidak berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat.(red)
